oleh

Paripurna DPRD, Bupati Berharap Kerjasama Selesaikan Defisit Daerah

LENTERA DPRD HALTIM — Rapat Paripurna DPRD bersama Pemkab Halmahera Timur dalam rangka Penyampaian Kebijakan Umum APBD dan prioritas anggaran sementra di Kabupaten Halmara Timur pada Tahun 2020, yang Bupati Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Maluku Utara, Muh Din pada ruangan Aulah Paripurna DPRD 12 November 2019.

Rapat Paripurna yang dihari oleh Ketua DPRD Djonngora Idji, Wakil Ketua I DPRD Faisal Waham bersama para Anggota serta unsur Forkopinda Haltim, Sekertaris Daerah (Sekda), para Asisten, Kepala Badan, Dinas, Bagian, dan kantor di lingkup Pemkab Haltim, juga turut hadir para Tokoh masyarakat, Agama, Pemuda serta Insan Pers.

Bupati Haltim, Muhdin dalam penyampaian Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon sementara APBD Tahun Anggaran 2020, berharap kerjasama yang baik dilingkup Pemerintah Daerah, antara eksekutif dan legislatif.

Dikatakan, secara implisit, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daera mengamanatkan bahwa pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan bidang kewenangan berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, urusan pelaksanaan penunjang dan pendukung pemerintah daerah serta penyelenggaraan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, menjadi kewenangan daerah dan di danai dari atau dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanjah Daerah ( APBD).

Begitu juga pasal 310 ayat 1 dijelaskan, bahwa kepala daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran ( KUA) dan prioritas plafon Anggaran sementara (PPAS). Berdasarkan Rancangan Kerja Prangkat Daerah (RKPD) diajukan kepada DPRD Untuk dibahas bersama.

Kemudian pada pasal 310 ayat 2 kembali di atur bahwa KUA PPAS yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD akan menjadi dasar dalam rancangan kerja dan perangkat anggaran daerah hingga nantinya menjadi dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah ( RAPBD).

Dokumen KUA PPAS tahun anggaran 2020 ini merupakan dokumen yang memberikan gambaran kondisi ekonomi makro daerah. Asumsi yang di ajukan dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja daerah dan kebijakaan pembiyaan daerah strategi serta dokumen KUA PPAS tahun anggaran yang 2020 yang disusun, dengan memperhatikan skalah prioritas pembangunan daerah, prioritas program dan kegiatan masing-masing urusan pemerintah daerah yang telah di singkronkan dengan prioritas pembangunan nasional.

Pendapatan daerah dalam APBD induk dalam tahun anggaran 2020 di rancang sebesar Rp.957,334,139,719-, atau prediksi naik sebesar 5,69% dari rancangan pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 905,808,684,719-,

Pelampauan dari target pendapatan tersebut tejadi pada dua komponen prdapatan sementra satu komponen pendapatan turun yaitu

(a). Pendapatan asli daerah (PAD) terjadi penurunan sebesar 1,64 % dari angka yang di tetapkan pada APBD induk tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 84,914,531,719-, dari sebelumnya yang di tetapkan pada APBD tahun Anggaran 2019 yaitu Rp. 86,327,566,719-, hal ini dikarenakan pemerintah daerah mempertimbangkan berbagai kondisi internal dan eksternal, terkait kemampuan produksi pada sektor pertambangan serta adanya pembatasan ekpor bijih nikel dan kemampuan riil pajak daerah dan retribusi daerah yang bisa tertagih.

(b) Dana peringbangan mengalami peningkatan sebesar 2,04 % dari angka yang di tetapkan pada APBD induk tahun 2020 yaitu sebesar Rp.725,918,505,000-, dari yang sebelumnya di tetapkan pada APBDP tahun Anggaran 2019 yaitu Rp. 711,418,531,000-, atau sebesar Rp. 14,499,974,000-, hal ini karena ada peningkatan pendapan dari DAK fisik dan DAK Non fisik serta DAU.

(c) Lain-lain pendapan yang sah mengalami peningkatan sebesar 35,57 % dari anggaran yang di tetapkan pada APBD induk tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 146,501,103,000-, dari yang sebelumnya ditetapkan pada APBDP tahun Anggaran 2019 yaitu Rp. 108,062,587,000-,atau sebesar Rp. 38,438,516,000-, hal ini di karenakan ada peningkatan untuk dana Desa (DD) sertah pemerintah daerah pendapatan Dana Insentif Daerah (DID)

Sementra kebijakan belanja daerah yang di rencanakan pada APBD induk tahun anggaran 2020 dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Masih memfokuskan pembangunan infra struktur dasar, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
2. Melaksanakan Tahapan pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun periode 2020-2025.
3. Pelaksanaan Prog Penerimaan CPNSD dan Latsar bagian proses rekrutmen CPNSD
4. Proses pembayaran gaji P3K
5. Pembayaran Iyuran BPJS, Jamkesda, BOSDA
6. Proses Pembayaran prog/kegiatan kegiatan luncuran dari tahun sebelumnya
7. Program dan kegiatan yang bersifat penting dan mendesak, untuk srgera dilaksanakan karena penting untuk kesejahtraan masyarakat
8. Program dan kegiatan yang bersingkronisasi dengan prog/kegiatan yang bersumber dana APBN tahun Anggaran 2020.

Dengan memperhatikan beberapa pertimbangan tersebut maka kebijakan belanja daerah yang dirancang pada APBD induk tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp. 1,115,744,869,197-,atau naik sebesar 2,83 % dari APBDP tahun anggaran 2019 yang di anggarkan sebesar Rp. 1,085,060,704, 317-, yaitu naik sebesar Rp. 30,684,164,880-,

1.) Dimana untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) dalam APBD induk tahun anggaran 2020 di rancang naik sebesar Rp. 389,286,401300,- dari APBDP tahun anggaran 2019 sebesar Rp.364,311,360,841,- yaitu naik sebesar Rp. 24,985,040,459,- atau sebesar 6,86 % hal ini imbas imbas dari pembiyaan hiba atas pelaksanaan pilkada tahun 2020
2.) Sementra untuk belanja langsung dalam APBD induk tahun anggaran 2020 di rancang sebesar Rp. 726,458,467,897,- dari APBDP tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 720,749,343,476,- yaitu naik srbesar Rp. 5,709,124,421,- atau sebesar 0,79 %

Dengan demikian total target belanja daerah untuk tahun anggaran 2020 yang dirancang sebesar Rp. 1,115,744,869,197,- maka jumlah Belanja Tidak Langsung (BTL) dirancang srbesar Rp. 389,286,401,300,- atau sebesar 34,89 % sedangkan untuk Belanja Langsung (BL) dirancang sebesar Rp. 726,458,467,897,- atau sebesar 65,11 % dari total jumlah belanjah daerah tahun anggaran 2020

“Berdasarkan rancangan anggaran pendapatan dan rancangan anggaran belanja daerah yang telah dituangkan dalam APBD induk tahun anggaran 2020, maka prediksi akan terjadi defisit sebesar Rp. 158,410,729,478,- Oleh karena itu pada kesempatan yang terhormat ini, penting kiranya sekali lagi saya meminta komitmen semua pihak untuk mari kita sama-sama menyelesaikan defisit yang kita hadapi ini, demi kemajuan dan kelancaran pembangunan di Negeri yang kita cintai ini,” harap Bupati Muh Din

Lanjut Bupati Haltim mengatakan, bahwa mengingat keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maka pendistribusian besaran pagu definitif setiap satuan kerja perangkat daerah akan betul betul difokuskan untuk kemajuan pembangunan daerah tanpa tendensi apapun dan tujuan apapun serta mengacu pada tindak pemecahan akar permasalah yang di hadapi di daerah.

“Mengahiri sambutan ini, sekali lagi saya menyampaikan ucapan terih kasih kepada pimpinan dan seluruh Anggota DPRD atas kerja sama yang baik selama ini. Kiranya Allah SWT Tuhan yang MaHa Esa selalu menyertai kita dan memberikan petunjuk serta bimbingan Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita di daerah ini,” ucapnya.

Rep: Ilham/Red: Jun

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *