oleh

Pidato Jawaban Bupati Haltim atas Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Nota RAPBD 2020

LENTERA DPRD HALTIM — Rapat Paripurna, Pidato Jawaban Bupati Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) Malut, Muh Din atas Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darerah (RAPBD) Tahun Anggarang 2020 di Ruang Paripurna DPRD pada Senin 26 November 2019 Kemarin.

Rapat Paripurna yang dihadiri Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Forkopimda Halmahera Timur,
setelah mendengar dan mencermati pandangan Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota pengantar RAPBD 2020. Terhadap pandangan tesebut, Bupati menyampaikan:

Fraksi Nasional Kerakyatan (NKRI)
Pandangan umum yang di sampaikan Fraksi Nasional Kerakyatan atas Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun 2020 dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa upaya pemerintah daerah dalam menagi kontribusi pembangunan daerah, dibidang pertambangan sudah dilakukan sesuai data hasil produksi pemuatan bijih nikel. Realisasi sampai dengan periode bulan nopember tahun 2019, sebesar Rp 25.633.147.000 atau baru terealisir sebesar 60,64% dari target yang ditetapkan, setoran PT. Aneka Tambang sebesar Rp 21.989.213.000 dan setoran PT. Alam Raya Abadi sebesar Rp. 3.643.934.000. pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendesak PT Antam Tbk dan PT Alam Raya Abadi untuk melunasi tunggakannya.

2. Terkait masalah PAD sektor perikanan dan sektor pariwisata yang di rasakan masih lemah, secepatnya membuat regulasi terkait perda Retribusi layanan jasa pariwisata, sektor perikanan. Dinas perikanan pada tahun 2019 ini telah melakukan kerja sama dengan pihak BUMD dan swasta untuk pengelolaan cool stored dan ppi Manitingting, dan akan berjalan pada tahun 2020.

3. Terkait dengan pungutan pengurusan administrasi proyek, Inspektorat akan melakukan pengecekan kebenaran informasi, dan apabila di temukan adanya oknum ASN yang terlibat, akan di sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Sehubungan dengan pelaksanaan proyek jalan lapen Nusa Ambo yang belum selesai, dalam waktu dekat kami akan meninjaklanjuti untuk penyelesaian di lapangan, agar secepatnya pembangunan jalan lapen Nusa Ambo dapat diselesaikan.

5. Untuk ruas jalan lingkar kabupaten, dapat kami sampaikan, bahwa total panjang jalan lingkar kabupaten, berdasarkan SK Bupati tentang panjang jalan Kab Halmahera Timur, adalah 582,463 km, sampai dengan periode tahun 2019 jalan lingkar kabupaten yang telah dibangun sepanjang 540,605 km atau 92,81%, datanya bisa di sampaikan sebagai berikut yaitu:
1 Bobaneigo – Ekor 32,762 km
2 Ekor – Subaim 76,747 km
3 Subaim – Buli 35,57 km
4 Buli – Maba 43,799 km
5 Maba – Bicoli 40,902 km
6 Bicoli – Sakakube (kali get) 25,203 km
7 Buli – Lapter 15,000 km
8 Lapter – Wayamli 25,695 km
9 Wayamli – Miaf 23,219 km
10 Miaf – Lolasita 27,453 km
11 Lolasita – Patlean 50,289 km
12 SP II – Pumlanga – Patlean 8,167 km
13 Patlean – Jara-jara 14,796 km
14 Bololo – Jara-jara 7,962 km
15 Labi-labi – Bololo 29,422 km
16 Lolobata – Labi-labi 53,308 km
17 subaim – Lolobata 25,936 km
18 Maba – Sagea 4,375 km

Data di atas menunjukkan masih tersisa ruas jalan sepanjang 41,858 km yang harus di bangun, yaitu ruas jalan:
1 Bololo – Waya- Jara jara 25,323 km
2 Maba – Sagea 16,535 km

6. Terkait berapa persen sektor perekonomian masyarakat yang terakomodir pada RAPBD Kabupaten Halmahera Timur Tahun anggaran 2020 dapat di rinci sebagai berikut, pada RAPBD tahun anggaran 2020 pemerintah daerah mengalokasi besarnya anggaran untuk menunjang peningkatan sektor perekonomian masyarakat adalah sebesar Rp 325.822.392.097 atau 29,20% dari rencana total belanja daerah, terdistribusi pada 9 (sembilan) OPD.

7. Pemerintah Daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat; terkait dengan keluhan pelayanan BPJS yang berbelit-belit, akan menjadi perhatian pemerintah daerah, untuk berkoordinasi dengan BPJS untuk lebih menyederhanakan proses pengurusan administrasi klaim kesehatan. standar pelayanan pengurusan BPJS secara keseluruhan di kontrol oleh BPJS pusat.

Hadirin Sidang yang Dewan Yang Berbahagia!

Terhadap pandangan umum Fraksi Garasi Demokrasi dapat kami sampaikan sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah yang diestimasi pada RAPBD Tahun Anggaran 2020 mengalami penuruan sebesar 1,64% dari target pendapatan Asli Daerah Tahun 2019, diakibatkan karena pada tahun anggaran 2020 objek retribusi pemberian izin usaha perikanan berdasarkan ketentuan, tidak dibenarkan lagi untuk dilakukan pemungutan . Oleh Pemerintah Pusat Melalui Kemendagri.
2. Untuk Lain-lain PAD yang sah pada RAPBD Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3,01% dari target lain-lain PAD yang sah Tahun 2019, di akibatkan adanya estimasi penurunan pendapatan atas kontribusi pembangunan Daerah bidang pertambangan, karena adanya regulasi pembatasan ekspor yang akan di berlakukan oleh pemerintah pusat pada awal tahun 2020.
3. Terhadap saran untuk berupa pengaktifan website Pemda Halmahera Timur dapat kami sampaikan bahwa website Pemda Halmahera Timur saat ini sudah di aktifkan dan dapat di akses melalui www.haltimkab.go.id

Tanggapan umum dari Fraksi Merah Putih(FMP)
1. saran dan masukan dari Fraksi merah putih berupa ketetapan waktu penyampaian KUA dan PPAS akan menjadi perhatian untuk dapat menyesuaikan dengan jadwal sebagai mana yang disyaratkan dalam ketentuan, tetap hal penting yang perlu dicermati, bahwa di setiap penyampaian dokumen KUA PPAS selalu terkait estimasi pendapatan dan estimasi belanja daerah. Untuk item pendapatan daerah pemerintah harus menunggu keppres terkait pengesahan APBN, keputusan mengenai penetapan besaran Anggaran Dana perimbangan yang di alokasi di Kab Halmahera timur yaitu alokasi dana (DAU, DAK, DBH Pusat, Dana Desa, DID). Sebagai informasi perlu kami tegaskan bahwa, pengesahan APBN tahun anggaran 2020 baru di lakukan pada minggu pertama bulan Oktober 2019

Sesuai saran yang di sampaikan terkait anggaran penyelesaian pembangunan gedung DPRD yang sekarang belum terselesaikan, Saya menegaskan bahwa telah mendapat teguran dari BPK bahwa pembangunan gedung Dewan harus di seriusi penyelesaiannya, alokasi anggaran yang renda menyebabkan tahapan tahapan penyelesaian yang terlalu lama akibat kondisi fisik pada bagian tertentu dari gedung tersebut hal itu menjadi DPRD, Maka kami pemerintah daerah akan merefisi rancangan tersebut

Melalui kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan Anggota DPRD atas tanggapan serta koreksi terhadap rancangan Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD tahun 2020 senantiasa didasari oleh pikiran dan tindak baik, untuk membangun negri Halmahera gimur yang lebih Maju, Mandiri dan Sejahtra.

Tanggapan yang di sampaikan akan menjadi masukan yang berguna bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki dan mrningkatkan kerja, serta meningkatkan pengelolaan keuangaan daersh Kabupaten Halmahera Timur yang lebih baik lagi di masa-masa mendatang

Rep: Ilham H

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *